bupati pamekasan dari partai

Agenda pemilihan Wakil Bupati Pamekasan secara PAW (pergantian antar waktu) di DPRD Pamekasan diwarnai aksi demo, Senin (28/3/2022).Massa aksi menolak Fattah Jasin sebagai Wabup PAW menggantikan almarhum Raja'e.. Peserta unjuk rasa sempat membakar ban bekas di simpang tiga SMK Negeri 3 Pamekasan. Dalam aksi tersebut, sejumlah demonstran membawa spanduk penolakan atas dipilihnya Pamekasan diminta untuk memamerkan batik tulis hasil kerajinan di kabupaten ini, di acara puncaknya, pada November 2022 di Bali itu," kata Bupati. Sebelumnya, saat datang ke Pamekasan pada 1 Maret 2022 Menparekraf Sandiaga Salahudin Uno menyatakan, batik tulis Pamekasan merupakan produk unggulan dan berdaya saing, lantaran kualitas batik yang BupatiPamekasan, Baddrut Tamam saat memberikan sambutan dalam acara pelantikan itu langsung memastikan tidak ada jual beli jabatan dalam proses penunjukan. Ikhtiar Gubenur Khofifa Indar Parawansa Gaspol Kerja Cepat Untuk Kebangkitan Jatim Memperdalam Tingkatkan SDM di Bidang TI, Saatini penyebaran Covid-19 di Kabupaten Pamekasan memang sudah melandai. Saat ini penyebaran Covid-19 di Kabupaten Pamekasan memang sudah melandai. REPUBLIKA.ID; REPUBLIKA TV; GERAI; IHRAM; REPJABAR; REPJOGJA; RETIZEN; BUKU REPUBLIKA; REPUBLIKA NETWORK; Friday, 30 Zulhijjah 1443 / 29 July 2022 KABARMADURAID, PAMEKASAN-Partai pengusung pasangan Bupati Pamekasan Baddrut Tamam dan Wakil Bupati Pamekasan Rajae (Berbaur), telah menyepakati pengganti almarhum Rajae yang wafat pada Desember 2020 lalu.. Partai pengusung yang terdiri dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) tersebut Mein Mann Flirtet Ständig Mit Anderen Frauen. Minggu, 11 Juni 2023 0917 WIB Terdakwa Bupati Penajam Paser Utara nonaktif Abdul Gafur Mas'ud usai mengikuti sidang pembacaan surat amar tuntutan secara virtual dari gedung KPK, Jakarta, Senin, 22 Agustus 2022. Jaksa penuntut umum KPK menuntut Abdul Gafur Mas'ud dengan pidana penjara selama 8 tahun dan denda Rp300 juta subsider enam bulan kurungan. TEMPO/Imam Sukamto Iklan Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi bakal melelang barang dan parfum mewah hasil penyitaan kasus korupsi yang menjerat mantan Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud. Barang mewah itu di antaranya parfum Hermes Fragrances Eau Des Merveilles."KPK akan melaksanakan lelang barang rampasan negara," kata juru bicara KPK Ali Fikri, Ahad, 11 Juni melelang parfum itu dengan harga pembukaan sebesar Rp 1,5 juta. Selain itu, KPK juga melelang baju merek ZARA dengan harga pembukaan sebanyak Rp 378 ribu. Dan KPK juga melelang topi merek Christian Dior dengan harga Rp 8,6 mengatakan lelang akan dilaksanakan secara online pada Kamis, 15 Juni 2023 mulai pukul WIB. Calon peserta lelang dapat mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada lelang wajib menyetor uang jaminan lelang yang jumlahnya harus sama dengan nilai yang telah ditentukan," kata Ali mengatakan barang mewah tersebut merupakan barang bukti yang disita dari pelaksana tugas Sekretaris Daerah Kabupaten PPU Muliadi. Muliadi divonis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Samarinda 4 tahun 9 bulan penjara karena terbukti menerima suap proyek bersama-sama dengan Abdul Gafur Mas'ud. Adapun Abdul Gafur divonis 5 tahun 5 bulan vonis itu, KPK kembali menetapkan Abdul Gafur menjadi tersangka korupsi penyertaan modal negara ke BUMD. Dia ditetapkan bersama 3 tersangka lain yakni, Direktur Utama PT Benuo Taka Energi, Baharudin Genda; Dirut Perumda Benuo, Taka Heriyanto; dan Kepala Bagian Keuangan Perumda Benuo Taka, Karim Abidin. Penyertaan modal yang dilakukan serampangan diduga menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 14,4 Editor Bantah Paksa AHY Jadi Cawapres, Partai Demokrat Silakan Tanyakan pada Capres Anies Artikel Terkait Komnas HAM Minta Firli Bahuri Pastikan Lukas Enembe Dapat Perawatan Medis 6 jam lalu MAKI akan Ajukan Gugatan Masa Jabatan Pimpinan KPK ke MK 7 jam lalu MAKI Ajukan Uji Materi Tandingan soal Kewenangan Kejaksaan Usut Korupsi 7 jam lalu Kuasa Hukum Tuding KPK Jadi Penyebab Sidang Lukas Enembe Ditunda 11 jam lalu Pengawasan Internal, DJKN Kemenkeu Ungkap Ada 65 Laporan Gratifikasi 12 jam lalu Pengacara Bantah Hasbi Hasan Terima Suap Rp 11,2 Miliar untuk Urus Perkara MA 13 jam lalu Rekomendasi Artikel Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini. Video Pilihan Komnas HAM Minta Firli Bahuri Pastikan Lukas Enembe Dapat Perawatan Medis 6 jam lalu Komnas HAM Minta Firli Bahuri Pastikan Lukas Enembe Dapat Perawatan Medis Kondisi kesehatan Lukas Enembe kembali disorot ketika dirinya menjalani sidang dakwaan pada Senin, 12 Juni 2023. MAKI akan Ajukan Gugatan Masa Jabatan Pimpinan KPK ke MK 7 jam lalu MAKI akan Ajukan Gugatan Masa Jabatan Pimpinan KPK ke MK MAKI akan meminta MK menyatakan bahwa masa jabatan 5 tahun pimpinan KPK tidak berlaku untuk pimpinan KPK saat ini. MAKI Ajukan Uji Materi Tandingan soal Kewenangan Kejaksaan Usut Korupsi 7 jam lalu MAKI Ajukan Uji Materi Tandingan soal Kewenangan Kejaksaan Usut Korupsi Ada gugatan agar MK menghilangkan kewenangan kejaksaan usut kasus korupsi. MAKI minta agar kewenangan kejaksaan justru ditambah. Kuasa Hukum Tuding KPK Jadi Penyebab Sidang Lukas Enembe Ditunda 11 jam lalu Kuasa Hukum Tuding KPK Jadi Penyebab Sidang Lukas Enembe Ditunda Lukas Enembe menilai pemberitahuan terlalu mendadak dan dia ingin menghadiri sidang secara langsung. Pengawasan Internal, DJKN Kemenkeu Ungkap Ada 65 Laporan Gratifikasi 12 jam lalu Pengawasan Internal, DJKN Kemenkeu Ungkap Ada 65 Laporan Gratifikasi Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu, Rionald Silaban, menjelaskan pihaknya melakukan transformasi kelembagaan secara berkesinambungan. Pengacara Bantah Hasbi Hasan Terima Suap Rp 11,2 Miliar untuk Urus Perkara MA 13 jam lalu Pengacara Bantah Hasbi Hasan Terima Suap Rp 11,2 Miliar untuk Urus Perkara MA Kuasa hukum Hasbi Hasan, Maqdir Ismail menyangkal bahwa kliennya menerima uang suap dalam pengurusan perkara di Mahkamah Agung. KPK Periksa Karyawati Bank yang Dekat dengan Hasbi Hasan 17 jam lalu KPK Periksa Karyawati Bank yang Dekat dengan Hasbi Hasan Plt juru bicara KPK Ali Fikri menuturkan penyidik mencecar Isye Fitri mengenai dugaan adanya aliran duit yang diterima dari Hasbi Hasan. KPK Jelaskan Alasan Tidak Hadir di Sidang Praperadilan Hasbi Hasan 18 jam lalu KPK Jelaskan Alasan Tidak Hadir di Sidang Praperadilan Hasbi Hasan KPK masih menyiapkan kelengkapan administrasi untuk menghadapi sidang gugatan praperadilan yang diajukan Sekretaris MA Hasbi Hasan KPK Sebut Sikap Tidak Kooperatif Lukas Enembe Akan Jadi Hal yang Memberatkan 19 jam lalu KPK Sebut Sikap Tidak Kooperatif Lukas Enembe Akan Jadi Hal yang Memberatkan Sidang pembacaan dakwaan Lukas Enembe ditunda karena alasan sakit dan kuasa hukunm ingin terdakwa hadir secara langsung di pengadilan KPK Tetapkan Andhi Pramono Tersangka Pencucian Uang 1 hari lalu KPK Tetapkan Andhi Pramono Tersangka Pencucian Uang Ali mengatakan KPK terus menelusuri aliran uang Andhi Pramono yang diduga diubah bentuknya menjadi aset. Pamekasan Antara Jatim - Bakal Calon Bupati Pamekasa Rudi Susanto meyakini dirinya masih akan mendapatkan rekomendasi dari sejumlah partai politik untuk maju pada Pilkada Pamekasan 2018, karena sebagian partai hingga kini belum mengeluarkan rekomendasi terhadap bakal calon yang akan diusung."Saya yakin masih memiliki peluang untuk mendapatkan rekomendasi partai untuk maju pada Pilkada Pamekasan 2018 nanti," kata Rudi kepada Antara per telepon di Pamekasa, Jawa Timur, Selasa mengemukakan hal ini, menanggapi peluang dirinya untuk maju pada Pilkada Pamekasan, mengingat sebagian partai politik peserta pemilu yang ia lamar sudah menetapkan Rudi, hingga saat ini hanya sebagian partai yang telah menetapkan dukungan untuk Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan, antara lain Partai Persatuan Pembangunan PPP, Partai Nasional Demokrat Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa PKB dan Partai Amanat partai lain seperti Partai Gerindra, Golkar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, serta Partai Keadilan Sejahtera PKS dan Partai Bulan Bintang PBB belum menetapkan dukungan."Selama rekomendasi dari Gerindra, Golkar, PDIP, PKS dan PBB ini belum turun, masih ada peluang untuk melakukan komunikasi," ujar Kepala Syahbandar Tlanakan, Pamekasan ini lebih lanjut menjelaskan, komunikasi yang dilakukan dengan partai-partai selama ini tetap berjalan inten, sehingga ia yakin, dirinya tetap memiliki peluang untuk mendapatkan rekomendasi."Prinsip saya, sebelum rekomendasi tertulis belum turun, harapan untuk mendapatkan rekomendasi masih terbuka lebar," ujar Bakal Calon Wakil Bupati Pamekasan yang akan menjadi pendamping dirinya untuk maju pada Pilkada Pamekasan 2018, Rudi menjelaskan, sudah ada beberapa tokoh partai. Salah satunya adalah Ketua DPC Partai Gerindra Pamekasan Agus Sujarwadi."Saya sudah pernah berkomunikasi dengan Agus terkait hal ini, menyamakan visi dan persepsi untuk membangun Pamekasan yang lebih, apalagi yang bersangkutan pernah dikabarkan menjadi salah satu tokoh yang diistiharohkan oleh ulama PKB," ujar terpisah, Ketua DPC Partai Gerindra Pamekasan Agus Sujarwadi membenarnya adanya komunikasi dengan Bakal Calon Bupati Rudi Susanto itu. Ia juga membenarkan bahwa hingga kini Gerindra juga belum mengeluarkan rekomendasi untuk mendukung salah satu pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan."Segala kemungkinan bisa saja terjadi, karena ini adalah politik. Setiap waktu bisa saja berubah, dan Rudi memang masih memiliki peluang untuk mendapatkan dukungan, wong sampai saat ini rekomendasi Gerindra pusat belum turun," ujarnya, Susanto merupakan satu dari tiga tokoh yang telah mengumumkan diri hendak mencalonkan diri sebagai Bupati Pamekasan pada pilkada yang akan digelar pada 27 Juni tokoh lainnya adalah Kholilurrahman dan Badrut Tamam. Kholil telah mendapatkan dukungan dari Partai Persatuan Pembangunan PPP dan Partai Nasional Demokrat Nasdem, sedangkan Badrut Tamam dari Partai Kebangkitan Bangsa PKB dan Partai Amanat Nasional PAN. "Yang resmi mengeluarkan surat dukungan bagi bakal calon bupati dan wakil bupati kan baru empat partai ini. Partai lainnya kan masih belum. Saya yakin bisa mendapatkan dukungan dari partai-partai yang belum mengeluarkan rekomendasi ini," katanya, menegaskan. * Sidoarjo - Massa pendukung calon bupati Pamekasan Achmad Syafii dan Khalil Asy'ari, mendatangi kantor Pengadilan Tata Usaha Negara PTUN Surabaya, di jalan Letjen Sutoyo, Medaeng, Waru Sidoarjo. Mereka memberikan dukungan kasus sengketa Pilkada 2013 yang ada di Kabupaten yang menamakan Koalisi Masyarakat dan Mahasiswa Pamekasan KOMPAS, menuding KPUD Pamekasan diduga berkonspirasi dengan pasangan incumbent Bupati Pamekasan Kholilurahman dengan pasangannya."Panwas merekomendasikan pasangan incumbent. Tapi mendiskualifisikan Achmad Syafii berpasangan dengan Khalil Asy'ari, yang mencalonkan diri sebagai Bupati Pamekasan periode 2013-2018," kata Hanafi, salah seorang pendukung Achmad Syafii dan Khalil Asy'ari, kepada Selasa 27/11/2012. Tidak hanya itu, lanjut Hanafi, KPUD juga mencabut penetapan calon bupati pamekasan. Dan justru kini membuka pendaftaran baru untuk para calon yang mau maju sebagai bupati periode 2013-2018. Tapi, pendukung dari mantan Bupati Pamekasan Achmad Syafi’i dan Khalil Asy'ari ASRI dari partai Demokrat, PPP, PKS dan Hanura cukup menyesalkan sikap Panwaslu tidak fair dalam pendaftaran calon bupati pamekasan saat ini karena, pasangan Kholilurahman dengan pasangannya saat ini Masduki yang tidak mempunyai ijazah bisa meloloskannya jadi calon incumbent."Pasangan incumbent tidak mempunyai ijazah, justru diloloskan untuk maju kembali mencalonkan bupati pamekasan periode 2013-2018. Tapi yang mempunyai ijazah yakni Achmad Syafii dan Khalil Asy'ari, justru didiskualifikasi. Lantaran nama Khalil tidak sesuai dengan yang ada di ijazah mulai tingkat MI, MTS dan MA bernama Halil," terang koordinator nama tersebut sudah diganti, masih kata Hanafi, setelah Halil maju mencalonkan diri sebagai legislative jadi Khalil Asy’ari yang kini jadi ketua DPRD kabupaten Pamekasan. Dan sudah dinonaktifkan untuk maju mencalonkan diri sebagai wakil bupati berpasangan dengan Achmad Syafi’i."Makanya dengan ketidak fairnya dalam pemilihan kepala daerah Pamekasan, masyarakat dari pendukung Achmad Syafii dan Khalil Asy'ari menggugat KPUD Pamekasan ke PTUN Surabaya," terpisah, M. Sholeh kuasa hukum dari pasangan Achmad Syafii dan Khalil Asy'ari yang sudah mengajukan gugatan terhadap KPUD Pamekasan di PTUN Surabaya, meminta agar bersikap adil. Karena, kliennya itu mempunyai ijazah yang asli dan dikeluarkan oleh Kanwil Departemen Agama Jatim waktu itu."Makanya kita menggugat KPUD Pamekasan ke PTUN dengan nomor 144/G/2012/ yang isinya dan intinya agar PTUN Surabaya meloloskan pasangan Achmad Syafii dan Khalil Asy'ari," kata M. Sholeh singkat kepada bdh/bdh Laporan Wartawan Kuswanto Ferdian PAMEKASAN - Pemerintah Kabupaten Pemkab Pamekasan, Madura, menggelar penandatanganan memorundum of understanding MoU penyerahan dana hibah bantuan partai politik Banpol tahun anggaran 2023 di Peringgitan Dalam Mandhapa Aghung Ronggosukowati, Selasa 30/5/2023. Penandatanganan MoU tersebut dilakukan langsung oleh Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam bersama ketua partai politik parpol yang didampingi bendahara parpol. Hadir pula dalam kesempatan itu, Sekretaris Daerah, Masrukin, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset, Syahrul Munir, serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Cahya Wibawa. "Alhamdulillah hari ini saya senang, mulai kemarin teman-teman kalau ketemu saya bilang segera cair pak bupati. Sekarang saya pastikan bulan ini pasti cair," kata Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam mengawali sambutannya. Bupati yang akrab disapa Mas Tamam ini merinci dana banpol tahun ini naik dari Rp menjadi Rp per satu suara. Baca juga PKB dan PPP Makin Mesra, Ra Wazir Minta Baddrut Tamam Kembali Nyalon Bupati Pamekasan Pilkada 2024 Sehingga setiap partai mendapatkan banpol dengan nominal berbeda sesuai dengan perolehan suara pada pemilihan legislatif Pileg tahun 2019. Sementara, partai yang memperoleh banpol tertinggi adalah partai persatuan pembangunan PPP yang mencapai Rp dari perolehan suara sebanyak "Tambahannya lebih dari 100 persen, sehingga kita ini bisa menciptakan politik yang kondusif, serta bisa menciptakan kader yang produktif, kader partai yang luar biasa," harap Mas Tamam. Dia mengajak pimpinan parpol untuk menciptakan atmosfer positif dan produktif, sebab dengan atmosfer itu akan bisa melahirkan tokoh nasional. Atmosfer positif itu saran dia tidak saling menjelekkan atau bahkan menjatuhkan antara satu dengan lainnya. "Kalau situasi dan suasananya masih seperti ini sulit dapat tokoh hebat, berpikir transformatif. Tidak mungkin lahir pemimpin hebat dalam suasana antagonisme, sifat antagonisme ini bisa dilihat dari ekspresi masing-masing," tegasnya. Mas Tamam. berharap partai dengan perolehan banpol paling sedikit sama-sama memiliki semangat tinggi melakukan kaderisasi, menciptakan atmosfer politik yang edukatif dan produktif, atau tidak meretakkan persaudaraan antar satu dengan yang lainnya. "Terakhir dari saya, beda antara keris dengan besi, untuk menjadi keris perlu bertapa lama, perlu menyerap hal positif, keluar dari kebiasaan. Selamat berjuang, mudah-mudahan damai, tenang, dan sukses," doanya. Ketua DPD PAN Pamekasan, Heru Budi Prayitno Pamekasan, Media Madura – Ketua Dewan Perwakilan Daerah DPD Partai Amanat Nasional PAN Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur Heru Budi Prayitno ikut menanggapi pernyataan Bupati Baddrut Tamam yang tidak mengakui partai koalisinya. Menurutnya, pernyataan tersebut tidak masalah karena sampai saat ini belum ada pernyataan resmi dari Baddrut Tamam di hadapan semua partai pengusung. Bahkan, Heru meyakini Baddrut Tamam tidak mempunyai pemikiran seperti itu. “Ini satu-satunya Bupati di dunia yang menyatakan bahwa tidak ada lagi partai koalisi. Namun, perlu diingat saja, dulu waktu mencalonkan Bupati dia berangkat dari mana, bisa mendaftar ke KPU dari mana,” terang Heru Budi Prayitno, Senin 5/11/2018. Tapi, ungkap Heru, jika semua itu memang benar-benar terjadi, partai koalisi akan menjahuinya, dan tidak bisa membayangkan pemerintahan Berbaur selama 5 tahun ke depan. “Kalau pernyataan itu memang benar, pasti tidak ada Parpol yang mau berkoalisi lagi dengan dirinya,” ucapnya. Ketika disinggung mengenai perseteruan antara Bupati Baddrut Tamam dengan anggota Komisi II DPRD setempat Harun Suyitno yang menyuruh anggota DPRD belajar kembali jika ada yang mengatakan program Berbaur tidak masuk dalam RAPBD 2019. “Ini ada dua antara teks dan konteks. Teksnya apa dia mengatakan bahwa suruh belajar dan konteksnya belajar apa dulu. Seharusnya anggota DPRD nanyak ke Bupati belajar dalam konteks apa,” pungkasnya. Seperti diketahui PAN bersama PKB, PKS dan Gerindra adalah partai pengusung pasangan Baddrut Tamam- Raja’e pada pemilihan bupati-wakil Bupati Kabupaten Pamekasan tahun 2018. Reporter Zubaidi Editor Ahmadi

bupati pamekasan dari partai